HUKUM PERIKATAN

Definisi hukum perikatan
Perikatan dalam bahasa Belanda disebut “ver bintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan dalam hal ini berarti hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. 

 Dasar Hukum Perikatan

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut.

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).

2. Perikatan yang timbul undang-undang.

a. Perikatan terjadi karena undang-undang semata

b. Perikatan terjadi karena undang-undang akibat perbuatan manusia

3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela ( zaakwarneming).

Asas-asas dalam Hukum Perjanjian

Asas-asas dalam hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme.

· Asas Kebebasan Berkontrak

· Asas konsensualisme

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri

2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian

.3. Mengenai Suatu Hal Tertentu

4. Suatu sebab yang Halal

Wansprestasi dan Akibat-akibatnya

Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan.

Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

 Hapusnya Perikatan

Perikatan itu bisa hapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan Pasal 1381 KUH Perdata. Ada 10 (sepuluh) cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai berikut :

a. Pembayaran merupakan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela;

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

c. Pembaharuan utang;

d. Perjumpaan utang atau kompensasi;

e. Percampuran utang;

f. Pembebasan utang;

g. Musnahnya barang yang terutang;

h. Batal/pembatalan;

i. Berlakunya suatu syarat batal;

j. Lewat waktu.

HUKUM PERDATA

Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.
Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota yang kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.
Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.

Sistematika Hukum Perdata

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya     

Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Sistematika Hukum Perdata itu ada 2, yaitu sebagai berikut:

-        Menurut Ilmu Hukum/Ilmu Pengetahuan

-       Menurut Undang-Undang/Hukum Perdata

definisi dan jenis jenis hukum

Hukum adalah segala peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya

JENIS-JENIS HUKUM DI INDONESIA

Hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat.

·         Contoh Hukum Privat (Hukum Sipil)

1.      Hukum sipil dalam arti luas (Hukum perdata dan hukum dagang)

2.      Hukum sipil dalam arti sempit (Hukum perdata saja)

3.      Dalam bahasa asing diartikan :

Hukum sipil : Privatatrecht atau Civilrecht

Hukum perdata : Burgerlijkerecht

Hukum dagang : Handelsrecht

·         Contoh hukum Hukum Publik

1      .Hukum Tata Negara

Yaitu mengatur bentuk dan susunan suatu negara serta hubungan kekuasaan anatara lat-alat perlengkapan negara satu sama lain dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah (pemda)

2.     Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara),

mengatur cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat perlengkapan negara;

3.     Hukum Pidana,

mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa saja yang melanggar dan mengatur bagaimana cara mengajukan perkara ke muka pengadilan (pidana dilmaksud disini termasuk hukum acaranya juga). Paul Schlten dan Logemann menganggap hukum pidana bukan hukum publik.

4.     Hukum Internasional (Perdata dan Publik)

a.    Hukum perdata Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga  negara suatu bangsa dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.

b.   Hukum Publik Internasional, mengatur hubungan anatara negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan Internasional.

TUGAS TERAKHIR

Lambang Koperasi Indonesia Yang Baru dan Landasan Koperasi Di Indonesia

LAMBANG DAN ARTI KOPERASI INDONESIA (BARU)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah meluncurkan lambang baru Koperasi Indonesia dalam "International Year of Cooperatives" Indonesia di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 23-25 Mei 2012.

"Ini lambang baru Koperasi Indonesia," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarief Hasan.

Dia menunjuk lambang baru Koperasi Indonesia yang terpampang di dinding podium utama pelaksanaan IYC Indonesia 2012 ketika membuka Festival Koperasi Internasional pertama di Indonesia itu, Rabu.

Perubahan lambang/logo Koperasi Indonesia itu didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nomor SKEP/14/Dekopin-A/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Perubahan Lambang/logo Koperasi Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia.

Syarief mengatakan, lambang Koperasi Indonesia yang baru itu berbentuk gambar bunga yang memberi kesan perkembangan dan kemajuan koperasi di Indonesia.

Gambar bunga itu mengandung makna Koperasi Indonesia selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya, serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi.

Lambang Koperasi Indonesia yang baru itu didominasi oleh warna hijau pastel yang berwibawa dan menimbulkan kesan kalem.

Bentuknya juga lain sama sekali dari yang sebelumnya yang berbentuk pohon beringin yang dikelilingi kapas dan padi, timbangan, bintang dalam perisai, gerigi roda, dan berwarna merah dan putih.

Berikut penjelasan tentang Lambang Baru Koperasi Indonesia

 

BENTUK :Logo Sekuntum Bunga Teratai bertuliskan KOPERASI INDONESIA

Logo Atau Lambang Koperasi Baru

Arti Gambar dan Penjelasan Lambang Koperasi Baru:

1.     Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan akan

     perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia, mengandung makna    

     bahwa Koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif,   

     inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi pada

     keunggulan dan teknologi;

2.     Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4 (empat) sudut pandang

     melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud Koperasi Indonesia:

o     Sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi;

o     Sebagai dasar perekonomian masional yang bersifat kerakyatan;

o     Sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan dan demokrasi;

o     Selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global.

 3.    Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk Teks Koperasi Indonesia memberi kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan jaman yang bercermin pada perekonomian yang bersemangat tinggi, teks Koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar rapi mengandung makna adanya ikatan yang kuat, baik didalam lingkungan internal Koperasi Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia dan para anggotanya;

 4.    Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna Pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa, selain Koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya;

 5.    Lambang Koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan nama kantor, pataka, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, tanda pengenal pegawai dan emblem untuk seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif oleh Gerakan Koperasi di Seluruh Indonesia;

6.     Lambang Koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup berkoperasi yang memuat :

o     Tulisan : Koperasi Indonesia yang merupakan identitas lambang;

o     Gambar : 4 (empat) kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup lainnya, menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun Koperasi Indonesia;

o     Tata Warna :

 1.    Warna hijau muda dengan kode warna C:10,M:3,Y:22,K:9;

 2.    Warna hijau tua dengan kode warna C:20,M:0,Y:30,K:25;

 3.    Warna merah tua dengan kode warna C:5,M:56,Y:76,K:21;

 4.    Perbandingan skala 1 : 20.

 sumber : Kementerian UKM

 Landasan Koperasi Di Indonesia

1) Landasan Idiil

Landasan idiil koperasi adalah Pancasila. Dengan demikian

semua kegiatan koperasi harus menerapkan sila-sila Pancasila.

Adapun cara mengamalkan Pancasila dalam koperasi sebagai

berikut:

Setiap koperasi yang didirikan harus memiliki landasan yang kuat agar tujuan koperasi dapat tercapai. Yang menjadi landasan bagi koperasi adalah sila-sila dalam Pancasila. Dengan demikian, setiap kegiatan koperasi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

a) Ketuhanan yang Maha Esa

Sila pertama ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah

bangsa yang percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai wujud

penerapannya, maka keanggotaan koperasi Indonesia terbuka untuk semua

penganut agama/kepercayaan dan golongan, serta setiap anggota koperasi

wajib menghormati agama/kepercayaan yang dianut oleh anggota yang lain.

Koperasi juga sangat mementingkan kejujuran. Baik pengurus, manajer,

pengawas, dan anggota koperasi harus berlaku jujur sebagai perwujudan

pengamalan sila pertama Pancasila.

b) Kemanusiaan yang adil dan beradab

Penerapan dari sila kedua Pancasila ini adalah:

(1) koperasi tidak membedakan kedudukan sosial, agama, dan golongan

masing-masing anggota; dan

(2) semua anggota koperasi berhak mendapat perlakuan yang sama dan adil.

c) Persatuan Indonesia

Penerapan sila ketiga dalam koperasi adalah bahwa di dalam koperasi

tidak mengenal perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, politik atau status

sosial anggotanya. Semua anggota bersatu dalam wadah koperasi.

Koperasi harus mampu menempatkan rasa solidaritas tanpa memandang

asal usul dan status sosial.

d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan

Dalam koperasi, pengambilan keputusan harus didasarkan pada

musyawarah mufakat. Jika terdapat perbedaan pendapat di antara anggota

koperasi, maka hal tersebut harus dipecahkan melalui musyawarah mufakat

dalam rapat anggota. Pelaksanaan musyawarah mufakat dalam koperasi

mencerminkan penerapan sila keempat Pancasila.

106 Ekonomi XII untuk SMA/MA

e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Penerapan sila kelima Pancasila dalam koperasi tercermin dalam hal

berikut ini.

(1) Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota dan

turut membangun perekonomian nasional menuju masyarakat adil dan

makmur.

(2) Sisa hasil usaha dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa dan

karyanya.

(3) Koperasi mengutamakan perbuatan-perbuatan yang luhur dan penuh

kekeluargaan serta kegotongroyongan yang merupakan ciri khas koperasi

Indonesia sebagai badan usaha.

2) Landasan Struktural

Landasan struktural koperasi Indonesia adalah UUD 1945. Dalam pasal

33 ayat (1) ditegaskan bahwa: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama

berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal tersebut secara eksplisit tidak

menyebutkan koperasi sebagai salah satu pilar dalam struktural perekonomian

Indonesia, namun kata-kata “asas kekeluargaan” jelas menjamin keberadaan

koperasi Indonesia karena asas kekeluargaan merupakan asas koperasi.

3) Landasan Mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan

dan kesadaran pribadi. Sifat inilah yang harus senantiasa ada dalam

aktivitas koperasi. Setiap anggota koperasi harus memiliki rasa

kesetiakawanan dengan anggota koperasi yang lain. Namun rasa

kesetiakawanan harus diikuti oleh kesadaran diri untuk maju dan

berkembang guna meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

4) Landasan Operasional

Landasan operasional merupakan tata aturan kerja yang

harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa,

manajer dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masingmasing

di koperasi. Landasan operasional koperasi berupa

undang-undang dan peraturan-peraturan yang disepakati secara

bersama. Berikut ini landasan operasional koperasi Indonesia.

(a) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

(b) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi.

PUISI

Senyum

Senyum lah hai teman ku
Karena senym itu indan
Dengan senyuman mu,Hati akansejuk
                   Lebih indah senyum
                   Dari pada murung
                   Murung bagaikan termpurung
                   Senyum bagaikan ketenangan
Kalau begitu
Untk apa murung..?
Senyum lah slalu
Untuk semua orang..!!
                  Senyum akan membuat mu bahagia
                  Murung akan membuat mu murka
                  Senyum bagaikan Surga
                  Murka bagaikan Neraka

teknologi inovatif

untuk mengatasi krisis global dan berkurangnya pasar bagi ekspor Indonesia, maka Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan menyuntik UMKM dengan teknologi inovatif. “Kami telah mengidentifikasi 30 bidang untuk dikembangkan, masing-masing dari tiga sektor, manufaktur, agroindustri dan industri kreatif,” kata Deputi Kepala BPPT bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Dr Utama H Padmadinata.

Utama Padmadinata mengakui, sudah banyak lembaga yang dibentuk untuk mengembangkan

UMKM, misalnya organisasi di bawah Deperin atau di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang berjalan sendiri-sendiri. “Tahun 2008 Inpres no 5 mengamanatkan semua UMKM disatukan di bawah Menko Perekonomian, sehingga dibentuklah tim yang merupakan perwakilan dari 17 instansi dalam satu payung, termasuk BPPT sebagai pengembang teknologi,” katanya.

Pada 2007-2008, lanjut dia, Pusat Inovasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PI-UMKM) itu dibentuk dan segera menyusun cetak biru dan peta jalan UMKM ke depan.

Sementara itu, Deputi Menko Perekonomian bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawadi mengatakan, penyatuan seluruh lembaga UMKM dalam satu wadah Pl-UMKM diharapkan akan semakin memperkuat sektor UMKM Indonesia. “Disini info tentang pasar alternatif di masa krisis bisa didapat. Juga info pembiayaan dan khususnya bagaimana meningkatkan produk menjadi lebih berkualitas dengan teknologi kreatif dan inovatif,” kata Edy Putra seraya menyebutkan bahwa pasar dengan sentuhan kreasi dan inovasi sangat luas.

Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Jamhari menambahkan, selama ini Indonesia memiliki banyak SDM dengan berbagai hasil risetnya di lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi, namun disayangkan “idle” (tak digunakan). “Dari mulai mengganti formalin dengan bahari pengawet makanan yang aman di bidang agro, sampai berbagai inovasi manufaktur dan seni yang perlu dimanfaatkan,” kata Choirul.

Pihaknya juga akan menyatukan sentra-sentra UMKM di berbagai daerah yang masing-masing memiliki spesifikasi produk dengan tujuan-tujuan wisata, sehingga pemasarannya semakin luas.Dikutip dari; http://www.majalah-koperasi.com/*

ekonomi koperasi

Keberadaanmu menyongsong roda kehidupan perdesaan
Kau berikan senyuman untuk kaum bawah,
terangi jalan dalam
kegelapan,ketakutan,kebimbangan.
Kehadiranmu membawa angin segar
Menyejukan seluruh desa,kota seluruh penjuru negeri ini.
Kau menjauhkan kami dari lintah darat berupa pinjaman,agar kami dapat mensejahterakan anak cucu. Kau memajukan perekonomian desa kami                                                                                                                                                             Kau bagaikan air di tengah padang pasir
terima kasih
terima kasih
terima kasih
koperasi
atas hadirmu