kebijakan pemerintah

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijaksanaan Pemerintah

Saat ini perlu kiranya untuk kita melihat perkembangan dan sejarah kebijaksanaan pemerintah yang pernah dilaksanakan dalam perekonomian Indonesia, khususnya setelah masa orde baru. Berikut adalah beberapa kebijaksanaan yang cukup menonjol sejak berjalannya orde baru :

1. Kebijakasanaan selama

a.       periode 1966-1969

Kebijaksanaan pada masa ini lebih diarahkan kepada perbaikan dan pembersihan semua sector dari unsur-unsur peninggalan pemerintahan di orde lama terutama dari paham komunis. Pada masa ini juga diisi dengan kebijaksanaan pemerintah yang mampu menurunkan tingkat inflasi yang hingga berhasil menekan inflasi dari +/- 650 menjadi hanya +/-10%.

b.      Periode Pelita I

Kebijaksanaan pelita pertama ini dimulai dengan

1.       Peraturan pemerintah No. 16 tahun 1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import

2.       Peraturan Agustus 1971, mengenai evaluasi mata uang Rupah terhadap Dolar, sehingga sasaran pokoknya adalah :

·         Kesetabilan harga bahan pokok

·         Peningkatan nilai ekspor

·         Kelancaran impor

·         Penyebaran barang di dalam negeri

c.       Periode Pelita II

Periode ini diisi dengan kebijaksanaan sebagai berikut

Perkreditan untuk membantu/mendukung eksportir kecil dan menengah selain itu membantu kemajuan pengusaha kecil/ekonomi lemah dengan produk KIK (Kredit Investasi Kecil)

·         Kebijakan Fiskal, dengan cara menghapus pajak impor untuk mempertqhankan daya saing komoditi ekspordi pasar dunia. Hasil dari kebijaksanaan ini adalah :

1.       Naiknya cadanga devisa  dari $ 1,8 milyar menjadi $2,8 milyar

2.       Naiknya tabungan pemerintah daru Rp. 255 milyar menjadi Rp. 1522 milyar

·         Kebijakasanaan 15 November 1978 (KNOP 15), yakni kebijaksanaanbidang moneter yang bertujuan menaikkan hasil produksi nasional dan untuk menaikkan daya saing komoditi ekspor yang pada saat itu menjadi lemah karena disebabkan oleh :

1.       Adanya inflasi yang besar rata-ratanya 34%, sehingga komoditi ekspor menjadi mahal dan mengakibatkan kalah saing dengan produk dari negara lain.

2.       Adanya resesi krisis dunia pada tahun 1979

KNOP 15 di dukung oleh kebijaksanaan kebijaksanaan devaluasi Rupiahdari Rp. 415/$ menjadi RP. 625/$. Selain itu dukungan dari kebijaksanaan lainnnya adalah dengan di turunkannya beamasuk untuk komoditi impor yang merupakan komoditi bahan penolong.

d.      Periode Pelita III

Kebijaksanaan pemerintah yg di turunkan pada masa ini adalah :

·         Paket januari 1982 yang berisi tentang tata cara pelaksanaan ekspor-impor dan lalu lintas devisa

·         Paket kebijaksanaan imbal beli (counter purchase), yang di keluarkan untuk menunjang kebijaksanaan paket Januari di atas.

·         Kebijaksanaan Devaluasi 1983, yakni dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar dari Rp. 625/$ menjadi Rp. 970/$

e.      Periode Pelita IV

Beberapa kebijaksanaan pemerintah yang ada pada periode ini adalah :

·         Kebijaksanaan INPres No. 4 Tahun 1985

·         Paket kebijaksanaan 6 Mei 1986 (PAKEM),

·         Paket devaluasi 1986

·         Paket kebijaksanaan 25 oktober 1986

·         Paket kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES)

·         Paket 27 Oktober 1988

·         Paket kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV)

·         Paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES)

f.        Periode Pelita V

Kebijaksanaan pemerintah selama pelita V ini lebih diarahkan pada pengawasan, pengendalian, dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tunggal landas emujju rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua.

2. Kebijaksanaan moneter
adalah sekumpulan tindakan pemerintah dalam mengatur ekonomi negara melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga. Kebijasanaan ini dikelompokan menjadi 2 jenis yaitu:

a. kebijaksanaan moneter kuantitatif : kebijakan ini dijalankan dengan diatunya suku bunga dari segi kuantitasnya.

b. kebijaksanaan moneter kualitatif : adanya aturan dan himbaua untuk pihak bank umum/lembaga keuangan lainnya, baik manajemennya maupun produk yang ditawarkan kepada masyarakat guna mendukung kebijaksanaan moneter kuantitatif yang sedang dilaksanakan oleh pihak Bank Indonesia.

3. Kebijaksanaan Fiskal

Adalah suatu tindakan pemerintah dalam mengatur perekonomian memalui anggaran belanja negara, dan biasanya dikaitkan denga masalah perpajakan.

4. Kebijaksanaan Moneter dan Fiskal di sector luar negeri

Dalam sector luar negeri, kedua kebijaksanaan ini memiliki istilah lain, yang di dalamnya terdapat perpaduan antara keduanya. Istilah ini yang dimaksud adalah kebijaksanaan menekan pengeluaran dan kebijaksanaan memindah pengeluaran